Mendikbud Tidak Akan Bisa Hapus Sertifikasi Guru

Mendikbud Tidak Akan Bisa Hapus Sertifikasi Guru

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 57 TAHUN 2014 

TENTANG 

KURIKULUM 2013 SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, ......

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

TENTANG KURIKULUM 2013 SEKOLAH DASAR/MADRASAH

IBTIDAIYAH. 

Pasal 1 

(1) Kurikulum pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang telah

dilaksanakan sejak tahun ajaran 2013/2014 disebut Kurikulum 2013

Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah. 

(2) Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Kerangka Dasar Kurikulum;

b. Struktur Kurikulum;

c. Silabus; dan

d. Pedoman Mata Pelajaran dan Pembelajaran Tematik Terpadu. 

Pasal 2 

Kerangka Dasar Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2)

huruf a  berisi landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis sesuai

dengan Standar Nasional Pendidikan. 

Pasal 3 

(1) Struktur Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b

merupakan pengorganisasian Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, muatan

pembelajaran, mata pelajaran, dan beban belajar. 

(2) Kompetensi Inti pada Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat kemampuan

untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan yang harus dimiliki seorang

peserta didik sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah pada setiap tingkat kelas.  

(3) Kompetensi Inti sebagaimana dimaksud pada  ayat (2) terdiri atas: 

a. Kompetensi Inti sikap spiritual;

b. Kompetensi Inti sikap sosial;

c. Kompetensi Inti pengetahuan; dan

d. Kompetensi Inti keterampilan 

(4) Kompetensi Dasar pada Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah

Ibtidaiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan kemampuan dan

muatan pembelajaran untuk suatu tema pembelajaran atau mata pelajaran

pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang mengacu pada Kompetensi

Inti. 

Permendikbud ttg K13.pdf

Tentang sertifikasi

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2005   

TENTANG

GURU DAN DOSEN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,......

11. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik

untuk guru dan dosen. 

12. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan

yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga

profesional.

BAB III

PRINSIP PROFESIONALITAS 

Pasal 7 

(1)

Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan 

khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai

berikut: 

a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;  

b. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu 

pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;

c. memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang 

pendidikan sesuai dengan bidang tugas; 

d. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan 

bidang tugas; 

e. memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas 

keprofesionalan; 

f. memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan

prestasi kerja; 

g. memiliki kesempatan untuk mengembangkan

keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar

sepanjang hayat;  

h. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam

melaksanakan tugas keprofesionalan; dan 

i. memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan

mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas

keprofesionalan guru. 

Pasal 11

(1) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.
(2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi
yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang
terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.
(3) Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif,
transparan, dan akuntabel.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki
kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada
satuan pendidikan tertentu.
Pasal 13

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan
anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan
sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat
oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk
peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.  

UU Guru dan Dosen No.14 th 2005.pdf

Nah, berdasarkan diatas. Saya simpulkan:

1. Kurikulum 2013 dasar hukumnya berupa Permendikbud N0.57 th 2014.

2. Sertifikasi dasar hukumnya, yaitu UU Guru dan Dosen No. 14 Th 2005

3. Kurikulum 2013 penghapusannya atau pergantiannya dengan Permendikbud.

4. Sertifikasi penghapusan atau pergantiannya tentunya juga harus dengan UU

So "wacana mentri hapus sertifikasi" sangat tidak mungkin, Berbeda dengan Kurikulum 2013.

Mudah-mudahan artikel ini bisa memberikan pencerahan bagi kegelisahan para guru untuk menghadapi wacana yang marak beredar di sosmed tentang "mentri akan hapus sertifikasi pada bulan agustus"